SELAMAT DAN SUKSES KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Gunungkidul 180 Tahun ; Maju Mandiri, Kelola SDA untuk Kesejahteraan Masyarakat

Jumat Kliwon,27 Mei 2011 Kab Gunungkidul (GK) genap berusia 180 tahun. Selama 18 dekade, dipimpin 27 Bupati dan baru sekarang, Ny Hj Badingah S Sos adalah bupati pertama wanita. Temanya hari jadi tahun ini : “ Dengan Hari Jadi ke 180 Kab Gunungkidul, Kita Tingkatkan Kemandirian Dalam Mengelola Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat. ”Kab GK, luasnya 148.536 Ha (1.485,36 Km persegi). Sawah 7.746 Ha (5,22%), Tegalan 84.093 Ha (56,61%), Pekarangan 24.493 Ha (16.49%). Kini dihuni 830.032 jiwa, tersebar di 18 Kec, 144 desa, 1.431 dukuh/ RW dan 7.000-an RT. Kecamatan dengan penduduk terpadat ada di Wonosari, Playen, Semanu, Karangmojo dan Ponjong. Kecamatan termuda, Saptosari, Gedangsari, Girisuba dan Purwosari. Merujuk tema, rakyat GK kini memacu pembangunannya dengan andalan SDA, etos kerja. SDA GK bahan tambang, ada tras, kaolin, phospat, pasir kwarsa, kalsit. GK juga kaya sumber alam hayati, hutan, sedang SDA lain adalah potensi perikanan, objek wisata beberapa pantai, misal Baron, Kukup, Krakal dan lain-lain . Potensi pertanian padi/Gaga, perkebunan, hortikultura, sayur-sayuran dan buah-buahan, peternakan. Sektor industri antara lain, anyaman bambu, kulit, pande besi, tegel giring, topeng, gamping, genting, kuningan/perak dan potensi seni-budayanya. Sejak lahirnya 27 Mei 1831 atau Jumat Legi 15 Besar Tahun Jawa, JE, 1758. Jika dirinci, GK di kala zaman penjajahan/Kerajaan hingga kemerdekaan 1945 dipimpin 7 Bupati bergelar Mas Tumenggung, Raden Tumenggung. Tahun 1945-Orba ada 13 Bupati kebanyakan bergelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) dan era reformasi hingga kini dijabat variatif, bahkan sempat dipimpin seorang Profesor/Guru Besar dan putra daerah. Yaitu Alm Prof Dr Ir Soempenoputra MSc. Kalau Kekudangan Kabupaten GK masih ‘Handayani’ (Hijau,asah-asih-asuh, normatif, dinamis, yakin, nilai tambah dan indah) masih dijadikan pedoman, maka tema HUT tahun ini masih relevan. Artinya, GK yang sudah hijau, layak ditingkatkan dan dilestarikan, artinya harus zerro illegal logging, sebaliknya kinerja dinas kehutanan harus optimal, termasuk perkebunan, pertaniannya. Guna mewujudkan inti tema paralel Handayani, berarti SDM dan birokrat harus profesional. Penduduk usia produktif yang bergelar D3, S1, S2 harus fokus memberi andil, tak kalah penting pemerintahan Daerah harus clean-clear governance atau bersih KKN. Adanya hanya tulus ikhlas labuh labet demi kesejahteraan kawula GK. Indikatornya income perkapita harus terus naik. Supra dan infrastruktur GK boleh dikatakan cukup memadai. Untuk mencapai tema kesejahteraan masyarakat, selayaknya ada target. Sektor pemenuhan pangan. Apa masih ada yang makan tiwul?. Sektor kesehatan, pendidikan sudah terpenuhi? Sektor ketenagakerjaan? Budaya ‘bebara’/merantau ke kota-kota besar, sudahkah menurun atau justru naik. Sebab sektor ini, meski tak masalah, karena mereka/perantau adalah penyumbang devisa daerah. Guna mewujudkan cita-cita ‘Handayani’ disinergikan dengan tema, sepertinya diperlukan strategi, Misal mengubah mindset rakyat GK, intinya bagaimana strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? Berapa idealnya guna menyejahterakan rakyatnya?. SDA andalan yang mana? Pariwisata, tambang, kehutanan, perkebunan dan atau tenaga kerja?. Jika pilihan pada tenaga kerja, memang upaya mengubah image dari pensuplay PRT, harus diubah pensuplai tenaga kerja beretos kerja tinggi, jujur, profesional. Lantas kapan? Tahun ini atau 2025 sebagaimana tercantum dalam visi GK yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera!?. Jika pembangunan Jalan Lintas Selatan Selatan (JLSS) dijadikan salah satu rangsangan. Kemudian sarana perhubungan darat yang menghubungkan Wonosari Klaten, Wonosari Bantul, Wonosari-Yogya, Wonosari-Sleman yang selama ini sudah merupakan jalur sebaran tenaga kerja dari GK ketika musim kemarau. Sebenarnya dapat dijadikan salah satu instrumen PAD. Sedangkan Pacitan-Wonogiri-Wonosari (Pawonsari) yang sejak Orba sudah diwacanakan apakah sudah ada MOU-nya, bidang sektor apa yang sudah, sedang disinergikan. Memang Wonosari 10 tahun terakhir ini moncer dengan Campursarinya. Hingga kini terus menjadi branding GK dan adalah tugas jajaran birokrasi, DPRD-nya. Yaitu membantu memperjuangkan kelestarian dan pengembangannya, dengan anggaran memadai. Agar anak cucu, generasi penerus dari Trah GK tahu laku jantraning sejarah GK dan siapa saja nama-nama bupati yang Ngasta Keprabon Kadipaten GK sejak 1831 hingga sekarang. Penulis usul, mungkinkah nama-nama bupati (maaf yang sudah wafat), diabadikan menjadi nama-nama jalan di ibu kota GK yakni Kota Wonosari dan atau di beberapa ibu kota kecamatan?. Tentu harus melalui kajian sejarah, ada regulasi/payung hukum semisal perda dan persetujuan ahli waris. Sumangga! Dirgahayu Kabupaten Gunungkidul, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala daya upaya brayat ageng Kabupaten Gunungkidul dimana pun berada. Dan kepada Bupati, Ibu Hj Badingah SSos, melalui cipta, rasa, dan karsa serta sentuhan halus tangannya. Semoga harkat, derajat, martabat wanita GK menjadi suri teladan di bidang, sektor apapun. Suket godhong dadi rewang, bukan suket godhong dadi mungsuh. q - g. (2962-2011). *) Drs Gatot Marsono MM, Purnawirawan Pemprov DIY, Pengasuh Obrolan Pak Bares RRI dan Kaca Benggala TVRI Yogya.

INVESTASI PROPERTY = HOTEL

HOTEL - HOTEL GUNUNG KIDUL MEMBANGUN EKSOTISME KAWASAN SELATAN JOGJAKARTA

1. Hotel Queen Of The South di Girijiati, Kecamatan Purwosari Telepon ( 0274) 367196, 367197
2. Hotel Rahayu di Girijati, Kec. Purwosari Telepon 081578865005
3. Hotel Atas di Girijati Kec. Purwosari Telepon 081578829047
4. Hotel Mitra Wisata di Girijati,Kecamatan Purwosari
5. Hotel Bukit di Girijati, Kecamatan Purwosari
6. Hotel Anisa di Girijati Kecamatan Purwosari
7. Hotel Carolina di Girijati Kecamatan Purwosari
8. Hotel Sidodadi di Girijati , Kecamatan Purwosari
9. Hotel Budi Inn di Girijati, Kec.Purwosari Telepon ( 0724) 367781
10. Hotel Puncak Pertama di Girijati, Kecamatan Purwosari
11. Hotel Putra Tanjung di Girijati, Kec. Purwosari
12. Hotel Arjuna di Girijati, Purwosari
13. Hotel Rukun di Girijati Kecamatan Purwosari
14. Hotel Wismasari Jl. Agus salim 01,Wonosari Telepon (0274)391602
15. Hotel Puri Damai Jl. Brigjen Katamso No.01 Wonosari telepon ( 0274) 391486
16. Hotel Sederhana Jl.Karangmojo Km.2 telepon (0274) 393299

Sumber : gunungkidulkab.co.id

MELEPAS LELAH...AYO SINGGAH....

Wisma Joglo Samiaji Wonosari

Wisma Joglo Wonosari, akan menjadi solusi bagi anda saat berkunjung ke Gunungkidul di antara sekian banyak penginapan/hotel yang ada. WIsma Joglo yang berada di dekat pusat kota Wonosari tepatnya di Jl.Sumarwi Gg. Mayang Gadungsari RT.06/12 Wonosari Gunungkidul Yogyakarta ini menawarkan suasana yang nyaman dan aman sebagai tempat melepas lelah.

Wisma Joglo menyediakan 3 tipe kamar, yaitu : Standard dengan fasilitas double bed, fan + tv dengan tarif Rp.75.000,- , Middle dengan fasilitas double bed, AC + TV, tarif 120.000,- dan VIP dengan fasilitas Double bed/Single bed (optional) , AC + TV serta ruangan yang lebih luas dengan tarif Rp.160.000,-. Wisma Joglo Wonosari juga menyediakan Joglo Samiaji yang bisa digunakan untuk menggelar pertemuan dengan kapasitas 50 orang. Biaya sewa pun tergolong murah, hanya Rp.200.000,-/hari (tanpa sound system). Dengan tempat parkir yang luas dan keamanan terjamin, menjadi recommended point wisma ini.

Wisma Joglo Samiaji Tampak Depan

Tempat Parkir Yang Luas

Pengunjung pun semakin dimanjakan dengan adanya Warung Ginastel yang menyediakan teh dan kopi legi-panas-kentel untuk menemani anda menikmati suasana tentrem ayem ala Gunungkidul. Bagi para onliner, tidak usah khawatir, hotspot dengan kecepatan akses yang tak kan mengecewakan disediakan di wisma ini. Dan pada saat ini Ir.Agus Sugeng Wibowo atau yang akrab dipanggil pak Bowo selaku Manager Wisma sedang mengembangkan Warung Joglo yang rencananya akan menyediakan berbagai kerajinan dan oleh-oleh khas Gunungkidul.

Joglo Samiaji, disewakan untuk acara pertemuan

Untuk booking/reservasi bisa menghubungi nomor telpon (0274)391222, atau HP : 0817467204 - 081328745089. Nikmati keramahan adem tentrem-ayeming Gunungkidul di Wisma Joglo Wonosari.www.wisatagunungkidul.com

PRIMARY PROPERTY

Pemerintah Janjikan Kredit Rumah Murah Rp 25 Juta Berbunga 6,4%
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Untuk mendorong kepemilikan rumah pegawai bergaji rendah, pemerintah tengah mengupayakan rumah murah seluas 36 meter persegi seharga Rp 20 juta sampai Rp 25 juta. Bunga kredit yang diberikan mencapai 5-6,4%.

Dikutip dari situs Kementerian Perumahan Rakyat, Kamis (5/5/2011), pemerintah menyatakan berupaya memperluas cakupan kelompok pegawai yang berpenghasilan antara Rp 1,2 jtua sampai Rp 2 juta melalui program murah.

Terhadap program rumah murah ini, pemerintah akan memfasilitasinya melalui:

• KPR dengan tingkat suku bunga sebesar 5-6,42 % (persen) yang tetap selama masa pinjaman (15 tahun)
• Komponen tanah disediakan oleh pemerintah daerah
• Komponen prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dibantu oleh APBN. Dengan kebijakan tersebut angsuran rumah berkisar antara Rp 160 sampai Rp 220 ribu per bulan.

Selain itu, Kemenpera melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) menggandeng enam Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat di daerah.

Keenam BPD yang ikut serta dalam penyaluran FLPP tersebut antara lain BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Sumatera Utara Konvensional dan Syariah, BPD Kalimantan Timur, BPD Papua, BPD Sumatera Selatan Bangka Belitung, BPD Riau Kepri Konvensional dan Syariah.

"Saya berharap BPD ke depan bisa ikut serta dalam menybarkan pelayanan FLPP di daerah," ujar Menpera Suharso Monoarfa.

Lebih lanjut, Suharso Monoarfa menerangkan, akumulasi dana FLPP dari 2010 hingga 2011 mencapai Rp 6,25 trilliun. Dana tersebut diharapkan mampu mendukung sasaran penerbitan KPR untuk 2011 sebanyak 134.000 unit rumah sejahtera dan 50 ribu unit rumah murah.

Sedangkan hingga saat ini skim FLPP sudah memfasilitasi 22.180 unit rumah sejahtera dengan nilai Rp 680,8 miliar. Pada saat ini sedang diproses pencairan dana FLPP hingga 6 Maret 2011 sebesar Rp 465 miliar untuk KPR Sejahtera sebanyak 14.495 unit.

Pada sisi suplai, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011 Tahun 2011 telah menaikkan batas maksimum harga rumah sejahtera yang dibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu dari Rp 55 Juta menjadi Rp 70 Juta. Kebijakan yang mulai berlaku sejak 28 Februari 2011 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja suplai rumah sejahtera.

Satu hal yang perlu diingat bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 luasan lantai rumah sejahtera minimal adalah 36 m². Pemerintah menyadari untuk penerapannya memerlukan waktu transisi.

Untuk itu rumah sejahtera dengan ukuran luas lantai kurang dari 36 m² yang masih akan difasilitasi KPR yang didukung oleh FLPP ini adalah rumah sejahtera yang akad kreditnya dilakukan hingga 31 Januari 2012.(dnl/ang)